JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan memberikan penegasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat hilirisasi nikel, termasuk pembangunan dan pengembangan industri baterai untuk kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi bersih. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pengolahan sumber daya alam secara domestik agar nilai tambahnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam peta energi global di masa depan.
Berikut ini paparan lengkap dan lebih mendalam mengenai konteks, latar belakang, serta arah kebijakan yang disampaikan Putri Zulhas terkait industri baterai dan energi panas bumi di Indonesia.
Peluang Hilirisasi Nikel dan Industri Baterai Nasional
Indonesia dikenal memiliki cadangan nikel yang sangat besar, yang merupakan bahan baku utama untuk produksi baterai kendaraan listrik. Dalam wawancara eksklusif dengan media, Putri Zulhas menekankan dukungan DPR terhadap upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi ini melalui hilirisasi nikel dan pembangunan industri baterai di dalam negeri. Menurutnya, strategi ini bukan sekadar mengejar pertumbuhan volume produksi, tetapi lebih pada peningkatan nilai tambah bahan mentah tersebut agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan perekonomian nasional.
Dengan melakukan hilirisasi dan mengembangkan industri baterai nasional, Indonesia diharapkan dapat memposisikan diri sebagai salah satu pemain penting dalam rantai pasok global kendaraan listrik—sebuah sektor yang diprediksi akan terus berkembang pesat seiring dengan tren global menuju energi bersih dan pengurangan emisi. Selain itu, dengan membangun industri baterai di dalam negeri, Indonesia juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku olahan impor dan membuka peluang investasi baru, lapangan kerja, serta pertumbuhan teknologi nasional di sektor energi terbarukan.
Potensi Energi Panas Bumi yang Masih Belum Optimal
Selain dorongan untuk hilirisasi nikel dan industri baterai, Putri Zulhas juga menyoroti potensi energi panas bumi atau geotermal di Indonesia yang sangat besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia, sebagai negara yang dilintasi oleh Cincin Api Pasifik, menyimpan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa potensi energi panas bumi Indonesia mencapai puluhan ribu megawatt, namun kapasitas pembangkit yang terpasang baru sebagian kecil dari total potensi tersebut.
Dalam konteks ini, Putri mengatakan DPR mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada aspek pertambangan dan pengolahan nikel, tetapi juga merangkul pemanfaatan sumber energi bersih seperti panas bumi. Energi panas bumi dianggap sebagai salah satu bentuk energi yang bersih dan berkelanjutan karena mampu menghasilkan listrik dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbasis fosil. Selain itu, pemanfaatan panas bumi sejalan dengan target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai Net Zero Emission (NZE) dalam beberapa dekade mendatang.
Menjembatani Tantangan Regulasi dan Investasi
Meski potensinya besar, pengembangan energi panas bumi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah tingginya nilai investasi yang diperlukan untuk eksplorasi dan pembangunan pembangkit energi panas bumi. Eksplorasi sumber panas bumi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan risiko teknis seperti gagal bor menjadi salah satu faktor yang membuat investor ragu untuk berinvestasi di sektor ini.
Selain itu, sebagian besar wilayah yang memiliki potensi panas bumi berada di kawasan hutan atau lahan lindung, yang memerlukan persyaratan regulasi lintas kementerian untuk memperoleh izin. Proses perizinan yang kompleks ini sering menjadi penghambat dalam mempercepat pembangunan pembangkit geotermal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan transparansi regulasi agar pengembangan energi panas bumi dapat berjalan lebih cepat dan efisien, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial yang sensitif.
Strategi Pemerintah dalam Transisi Energi Bersih
Dorongan DPR terhadap pemanfaatan energi panas bumi dan hilirisasi nikel sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi bersih. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan target campuran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional serta rencana pengembangan infrastruktur kelistrikan yang mendukung pemanfaatan sumber energi bersih. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi.
Potensi energi terbarukan Indonesia tidak hanya terbatas pada panas bumi, tetapi juga mencakup tenaga surya, angin, dan air. Namun demikian, pemanfaatan panas bumi menjadi salah satu fokus utama karena energi tersebut dapat menyediakan pasokan listrik stabil tanpa bergantung pada kondisi cuaca atau iklim. Peran panas bumi menjadi penting dalam skenario transisi energi yang jangka panjang, termasuk mendukung pengembangan kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi seperti baterai.
Konteks Global dan Peran Indonesia
Secara global, investasi pada energi bersih terus meningkat dengan negara-negara di dunia berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian iklim internasional. Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pemimpin dalam pemanfaatan energi panas bumi karena cadangannya yang besar, potensi teknologi yang terus berkembang, serta dukungan kebijakan yang mulai mengarah ke energi bersih.
Dengan memadukan pengembangan industri baterai berbasis nikel dan pemanfaatan energi panas bumi secara optimal, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar energi bersih global. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai tujuan lingkungan dan ekonomi sekaligus, yang akan membawa Indonesia menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
